Sekarang Iuran BPJS Kesehatan Semakin Memberatkan Masyarakat


Indonesia merupakan negara berkembang yang masih terus mencoba memperbaiki diri. Dengan masyarakat yang sangat besar dan letak wilayah dataran yang tersekat oleh banyak sungai selat maupun lautan, Indonesia seperti masih kuwalahan dalam memajukan diri. Terlebih banyaknya isu-isu perbedaan yang sering mencuat antar masyarakat saat ini. Perbedaan ras, suku, budaya, dan agama seharusnya tidak menjadi penghalang apalagi pembeda bagi sesama. Namun banyaknya berbagai ketimpangan didalamnya menjadikan Indonesia seperti kurang mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah secara bersama.

Beberapa sektor yang sangat sensitif seringkali terjadi ketimpangan akhir-akhir ini adalah permasalahan hukum dan keadilan, kesetaraan, ketimpangan sosial dan demokrasi. Dalam bidang hukum dan keadilan, banyak masyarakat Indonesia menganggap bahwa hukum Indonesia tajam ke bawah namun tumpul keatas.

Sedangkan ketimpangan terjadi dimana-mana. Oleh masyarakat, koruptor masih dianggap merajalela, petinggi dianggap kurang adil terhadap masyarakat kecil. Tidak terkecuali dalam bidang kesehatan. Jaminan kesehatan seharusnya menjadi hak mutlak yang harus didapatkan oleh masyarakat bagaimana pun caranya. Jaminan kesehatan harus didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, bahkan pada masyarakat yang menempati pelosok negri sekalipun.

Menangani pentingnya jaminan kesehatan bagi masyarakat,  pada tahun 2014 pemerintah meluncurkan program yang sudah amat dikenal kini dengan sebutan BPJS kesehatan yang mulai beroprasi pada 1 Januari 2014 yang menunjuk PT. Askes (persero) sebagai penyelenggara program tersebut yang secara otomatis berganti nama menjadi BPJS kesehatan. Pada era presiden Joko Widodo untuk mendapatkan pelayanan jaminan kesahatan masyarakat diberikan  kartu BPJS. Kartu didapatkan dengan cara mendaftarkan diri.

Dalam perkambangannya kini kartu BPJS Kesehatan harus dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia, dengan sistem iuran sebagai dana oprasionalnya. Pembayaran iuran pun dikualifikasikan seperti golongan PBI (Penerima Bantuan Iuaran) yang dibayarkan oleh pemerintah, PPU (Pekerja Penerima Upah) pada lembaga pemerintah, PPU (Pekerja Penerima Upah) di BUMN, PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah), anak ke-empat dan seterusnya dalam KK, kerabat lain, dan iuran veteran. Dimana pembayaran iuran diatur sesuai dengan kualifikasinya masing-masing.

Namun sejak 1 Januari 2020 iuran BPJS Kesehatan mulai naik, dimana untuk  PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) iuran dibagi menjadi tiga kelas yaitu kelas I iuran naik menjadi Rp. 160.000, kelas II dengan iuran Rp. 110.000, dan kelas III dengan iuran sebesar Rp. 42. 000. Untuk PPU (Pekerja Penerima Upah) jumlah iurannya yaitu 5% dari upah perbulan dengan ketentuan 4% dibayar pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta sendiri. Sedangkan untuk PBI yang didaftarkan oleh pemerintah mendapatkan bantuan sebesar Rp. 19. 000 perorang.

Pembayaran bisa dilakukan dengan mendaftarkan rekening tabungan masing-masing peserta dengan autodebit untuk iuran JKN-KIS. Pembayaran bisa melalui bank Mandiri, BNI, Bank BRI, dan BCA. Pendaftaran hanya dilakukan satu kali untuk autodebet dengan iuran pertama yang dilakukan oleh bank pada tanggal 5 atau 20. Selain itu di era digital ini pembayaran dan cek iuran BPJS kesehatan bisa dilakukan dengan lebih mudah. Dengan kecanggihan smartphone yang dimiliki oleh berbagai kalangan, BPJS mengahdirkan Mobile JKN. Dengan Mobile JKN, masyarakat tetap bisa autodebit meskipun mempunyai atau tidak mempunyai rekening bank dengan mendaftar autodebet. Mobile JKN bisa didownload melalui playstore. Dengan autodebet peserta akan bebas dari terlambat membayar iuran dan bebas denda pelayanan.

Dengan naiknya iuran BPJS, peserta BPJS bisa melakukan atau meminta turun kelas perawatan, yang bisa dilakukan hingga bulan April 2020 mendatang. Untuk perubahan data dan penanganan pengaduan, peserta bisa melakukannya di pelayanan Mobile Customer Service sesuai jadwal yang telah ditentukan pihak BPJS dengan membawa persyaratan. Di sini masyarakat juga bisa mendaftar secara mandiri BPJS Kesehatan dan bisa sekalian mencetak kartu JKN-KIS untuk mempermudah layanan terhadap anggota BPJS Kesehatan.

Belum ada Komentar untuk "Sekarang Iuran BPJS Kesehatan Semakin Memberatkan Masyarakat"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel